TIMES BATAM, JAKARTA – Tentara Korea Utara yang jumlahnya tak kurang dari 10.000-an, saat ini sedang dikonsentrasikan di perbatasan antara Rusia-Ukraina.

Amerika Serikat memperkirakan bahwa ribuan tentara Korea Utara yang berkumpul di Rusia itu akan segera dilibatkan dalam pertempuran melawan Ukraina.

Menteri Pertahanan AS, Pentagon Lloyd Austin mengatakan, sekitar 10.000 tentara Korea Utara kini bermarkas di wilayah perbatasan Rusia di Kursk.

"Mereka telah diintegrasikan ke dalam formasi pasukan Rusia," kata Austin, Sabtu (23/11/2024)  siang tadi.

"Berdasarkan apa yang telah mereka latih, cara mereka diintegrasikan ke dalam formasi Rusia, saya sepenuhnya yakin,  mereka segera dilibatkan dalam pertempuran," kata Austin kepada wartawan saat singgah di negara Pasifik, Fiji.

Austin menambahkan, bahwa dia belum mendapatkan laporan tentang pasukan Korea Utara itu terlibat aktif dalam pertempuran hingga saat ini.

Pejabat pemerintah Korea Selatan dan sebuah kelompok penelitian pada hari Kamis mengatakan, Rusia telah memberi Pyongyang minyak, rudal anti-udara, dan bantuan ekonomi sebagai imbalan atas penempatan pasukan yang dituduhkan Washington dan Seoul dikirim Rusia itu.

Ukraina mengklaim, bahwa Rusia dan Korea Utara, kini telah mengumpulkan pasukan total berkekuatan 50.000 orang untuk merebut kembali sebagian wilayah perbatasan yang direbut oleh pasukan Ukraina.

Ukraina juga mengklaim, sebagian besar wilayah Kursk pada bulan Agustus selama serangan kilat, bahkan saat pasukannya tersebar terbatas di wilayah Donetsk, yang telah menanggung beban pertempuran selama hampir tiga tahun.

Korea Utara mengatakan bahwa setiap pengerahan pasukannya di Rusia akan konsisten dengan hukum internasional.

Menanggapi pertanyaan tentang pengerahan pasukan Korea Utara bulan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyangkal hal itu.

Ia bahkan dengan sengaja mengubah pertanyaan tersebut menjadi kritik atas dukungan Barat terhadap Ukraina.

Korea Utara mengatakan bulan lalu bahwa pengerahan pasukan ke Rusia akan menjadi tindakan yang konsisten dengan aturan hukum internasional, namun tidak mengonfirmasi pengiriman pasukan. (*)