TIMES BATAM, SURABAYA – Dalam pidato orasi ilmiah yang penuh makna, tokoh nasional Prof Mahfud MD menegaskan peran krusial Provinsi Jawa Timur dalam sejarah dan pembangunan bangsa.

Bertempat di Gedung DPRD Jawa Timur, Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur pada Minggu (12/10/2025) menjadi wadah bagi Mahfud untuk menyampaikan pandangannya yang mendalam.

Ia menyebut Jatim sebagai 'wali' dan 'denyut jantung' Keindonesiaan serta sebagai teladan dari masa revolusi hingga era modern.

Mahfud membuka pidatonya dengan menyoroti peran heroik Jatim pada masa awal kemerdekaan. Secara hukum internasional, ia menjelaskan, Indonesia tidak seharusnya bisa merdeka.

Berdasarkan Konvensi Liga Bangsa-Bangsa 1938, negara-negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus diserahkan kembali kepada penjajah sebelumnya.

Dalam konteks Indonesia, Jepang yang kalah seharusnya menyerahkan kembali wilayah ke Belanda. Namun, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan secara mandiri. Di sinilah peran Jatim menjadi sangat krusial.

"Jawa Timur melakukan perlawanan dalam apa yang disebut jihad fi sabilillah. Itu dari Jawa Timur," tegas Mahfud. 

Perlawanan yang kuat ini, termasuk Peristiwa 10 November, membuat dunia internasional mengakui bahwa Indonesia tidak akan menyerah kepada siapa pun yang mencoba merebutnya kembali.

Menurut Mahfud, peran Jatim dalam mempertahankan kemerdekaan inilah yang menjadi modal utama sehingga kedaulatan Indonesia akhirnya diakui oleh dunia internasional.

Selain peran historis, Mahfud juga menyoroti peran strategis Jatim dalam kepemimpinan nasional. Ia mencatat bahwa dari delapan presiden yang pernah memimpin Indonesia, empat di antaranya berasal dari Jawa Timur. Ini menunjukkan bagaimana Jatim telah berkontribusi separuh dari total pemimpin tertinggi bangsa.

Lebih lanjut, ia memaparkan data pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang progresif. Pada masa awal kemerdekaan, sekitar 95% rakyat Indonesia berada dalam kondisi miskin.

Angka ini terus menurun secara signifikan, menjadi 56% setelah 20 tahun merdeka, 18% pada tahun 1998, dan menyentuh angka 11,7% di masa pemerintahan Presiden SBY. Hingga masa Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan berhasil ditekan kembali menjadi 11,2%.

"Ini dari pemerintah ke pemerintah, kerjaan kemajuan, kerjaan tumbuh-tumbuh-tumbuh dan berkembang," ujar Mahfud, memuji keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan oleh berbagai pemerintahan.

Mahfud menekankan bahwa salah satu kekuatan utama Jatim adalah kemampuannya dalam merawat toleransi. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia dengan 1.360 suku bangsa bisa bersatu, sementara negara seperti Afganistan dengan hanya tujuh suku bisa pecah karena perang. 

Menurutnya, Jatim adalah contoh nyata bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Ia memperingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengancam persatuan.

Selain sebagai Bumi Majapahit, Mahfud juga menyebut Jatim sebagai Bumi Pesantren. Ia menjelaskan bahwa banyak pesantren besar yang melahirkan putra-putri terbaik bangsa berada di Jawa Timur.

Mahfud mengajak para pejabat dan masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepesantrenan, yaitu kesederhanaan dan kejujuran, dalam membangun Jatim.

"Nilai kepesantrenan yang menonjol adalah kesederhanaan dan kejujuran," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini. 

Ia juga membagikan pengalamannya saat nyantri di Ponpes Almardliyyah, Pamekasan, di mana kyainya mengajarkan tentang kejujuran dan ketamakan. Dari pengalaman itu, ia membawa petuah Madura yang sangat terkenal - 'mon tak jujur ajur' yang artinya 'kalau tidak jujur, hancur'.

“Maka saya minta kepada seluruh pejabat Jawa Timur dan rakyat Jawa Timur, kalau kita cinta Jawa Timur, jaga integritas, harus jujur, kalau tidak jujur ajur!", ucap Mahfud berkali-kali mendapatkan tepuk tangan meriah dari para hadirin, terutama anggota DPRD Jatim. 

Mahfud MD menegaskan bahwa di luar prestasi historis dan pembangunan, nilai-nilai moral, khususnya kejujuran, adalah kunci utama untuk menjaga kemajuan dan integritas provinsi ini. (*)